KaMedia – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola hutan rakyat secara lestari dan berstandar internasional kembali mendapat pengakuan dunia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Forest Stewardship Council (FSC) Asia Pacific atas konsistensi Pemprov Jatim dalam mendorong penerapan Standar Pengelolaan Hutan Regional (SPHR) bagi petani hutan sepanjang 2024–2025.
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemprov Jatim membina dan mendampingi Kelompok Tani Hutan (KTH) hingga mampu mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis Asia-Pacific Regional Forest Stewardship Standard (AP RFSS) dan FSC Forest Management–Chain of Custody (FM-CoC). Penghargaan diterima Gubernur Khofifah melalui Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, dalam ajang Apresiasi Sertifikasi FSC dan Kemitraan PBPHH di Hotel Premier Place, Sidoarjo, Selasa (16/12).
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan yang konsisten menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi milik para Kelompok Tani Hutan, pendamping, dunia usaha, dan seluruh pihak yang terus menjaga hutan agar tetap lestari dan bernilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Menurutnya, pengelolaan hutan di Jawa Timur selalu mengedepankan keseimbangan antara pemulihan ekosistem dan manfaat sosial ekonomi. Pendekatan tersebut terbukti mendorong peningkatan Nilai Tambah Ekonomi (NTE) produk KTH.
Bahkan, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan NTE KTH tertinggi di Indonesia. Pada 2024, Jatim meraih penghargaan dari Menteri Kehutanan atas capaian NTE KTH sebesar Rp619,9 miliar atau 47,57 persen dari total nasional. Tren positif itu berlanjut pada 2025. Berdasarkan data SiMLuh Kementerian Kehutanan, hingga 16 Desember 2025, NTE KTH Jawa Timur mencapai Rp1,61 triliun, menyumbang 48,30 persen dari NTE KTH nasional.
Tak hanya unggul secara ekonomi, Jawa Timur juga menjadi provinsi terdepan dalam penerapan sertifikasi FSC hutan rakyat. Sejak 2023, luas hutan rakyat tersertifikasi FSC di Jatim terus bertambah hingga mencapai 20.531 hektare, atau lebih dari 55 persen total hutan rakyat bersertifikat FSC di Indonesia.
“Standar FSC memastikan kelestarian hutan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Data NTE tertinggi nasional membuktikan bahwa menjaga hutan dan menyejahterakan masyarakat bisa berjalan beriringan,” tegas Khofifah.
Ia berharap penghargaan dari FSC Asia Pacific menjadi pemantik untuk terus menjaga konsistensi pengelolaan hutan rakyat yang berdampak nyata.
“Kita ingin hutan rakyat menjadi sumber kehidupan berkelanjutan: ekosistemnya pulih, masyarakatnya sejahtera, dan nilai ekonominya terus tumbuh. Itulah esensi pengelolaan hutan lestari yang berdampak,” pungkasnya.
