KaMedia – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara seorang pengurusnya berinisial MS, yang terseret kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025–2026.
PWNU Jatim menegaskan bahwa kasus hukum yang menjerat MS murni merupakan urusan pribadi dalam kapasitasnya sebagai advokat profesional, serta sama sekali tidak berkaitan dengan kebijakan, program, maupun institusi Nahdlatul Ulama.
Penegasan tersebut tertuang dalam surat klarifikasi resmi PWNU Jatim Nomor 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026. Surat itu ditandatangani oleh jajaran pimpinan PWNU Jatim, yakni Rais Syuriah KH Anwar Manshur, Katib Syuriah Dr. KH Ahsanul Haq, Plh Ketua KHM Balya Firjaun Barlaman, dan Sekretaris Ir. HM Faqih MSA, PhD.
”Perkara yang disangkakan menjadi tanggung jawab personal yang bersangkutan sebagai pengacara di kantor hukum yang dipimpinnya,” ujar Sekretaris PWNU Jatim, HM Faqih, dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu (22/11/2026).
Meski tidak terkait dengan organisasi, PWNU Jatim memutuskan untuk menonaktifkan sementara MS dari jabatannya sebagai A’wan PWNU hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Langkah ini diambil demi menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa konflik kepentingan.
PWNU Jatim juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang transparan dan berkeadilan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kepada seluruh kader NU di Jawa Timur, pengurus mengimbau agar menahan diri, tidak berspekulasi, serta tidak memperkeruh suasana di media sosial dengan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan MS yang tercatat sebagai advokat dari Kantor Ma’ruf Syah and Partner sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PDTS KBS. Ia ditetapkan bersama tiga petinggi perusahaan daerah tersebut, yakni MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional), dan EES (anggota Badan Pengawas).
Dalam penyidikan terungkap, kasus ini bermula dari dugaan permintaan dana oleh MS terkait penanganan perkara. Rinciannya meliputi lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak senilai Rp500 juta. Permintaan serupa kembali terjadi saat pemeriksaan di Kejati Jatim dengan nilai lawyer fee Rp100 juta dan dana tambahan Rp995 juta. Akibat praktik ini, keuangan PDTS KBS tercatat terkuras hingga Rp2,41 miliar.
Menanggapi mencuatnya nama NU dalam pusaran kasus tersebut, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya menilai pola pencatutan ini mirip dengan klaim tersangka kasus dugaan korupsi Kementerian ATR/BPN, Fahd A Rafiq.











