KaMedia – Bekerja di bawah terik matahari dengan risiko keselamatan yang nyata, namun pulang dengan penghasilan yang tidak menentu. Gambaran inilah yang melekat pada profesi tukang sampah hingga penggali kuburan di Kota Pahlawan.
Nasib mereka menjadi fokus pembahasan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Surabaya. Sekretaris Pansus, Johari Mustawan (Bang Jo), memperjuangkan agar kelompok pekerja informal ini masuk dalam daftar prioritas penerima perlindungan jaminan sosial.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Abdul Malik di Ruang Komisi D bersama sejumlah OPD dan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, penentuan definisi “pekerja rentan” menjadi diskusi yang paling krusial
Perwakilan Bagian Hukum dan Kerja Sama, Firli, sempat mengusulkan agar batasan pekerja rentan diatur secara teknis lewat Peraturan Wali Kota (Perwali) demi fleksibilitas, mengingat belum ada definisi baku di aturan pusat. Ia juga mengingatkan perlunya penyesuaian perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi peserta magang sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2026.
Namun, Bang Jo bersikukuh agar kriteria pekerja rentan dikunci langsung di dalam Raperda. Baginya, kepastian hukum sejak awal akan mencegah perbedaan tafsir di lapangan.
”Pemerintah daerah punya ruang merumuskan kriteria sesuai kebutuhan daerah. Pekerja yang rentan secara ekonomi, berisiko tinggi saat bekerja, dan tak mampu membayar iuran mandiri harus menjadi prioritas intervensi pemerintah,” ujar Bang Jo.
Upaya melindungi pekerja rentan ini dinilai sangat realistis untuk diwujudkan. Bang Jo menyoroti kapasitas fiskal Kota Surabaya yang tergolong tinggi dibandingkan daerah lain, ditambah adanya ruang bantuan iuran dalam Pasal 61 UU Nomor 27 Tahun 2026 serta acuan penganggaran melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Dukungan juga datang dari BPJS Ketenagakerjaan Surabaya yang memaparkan bahwa pekerja informal berupah di bawah standar dan berisiko tinggi memang masuk dalam radar kriteria pekerja rentan sesuai hasil FGD Kemenko PMK.
Bagi Bang Jo, regulasi ini tidak boleh berhenti sebagai tumpukan kertas administratif semata.
“Jangan sampai mereka yang paling membutuhkan perlindungan justru terlewatkan hanya karena kriteria yang tidak jelas. Perda ini harus hadir membawa manfaat nyata bagi pekerja rentan di Surabaya,” pungkasnya











