KaMedia – Polemik terkait aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Villa Bukit Mas Cluster Jepang mencuat dalam hearing di Komisi D DPRD Surabaya bersama warga, pengelola, dan instansi terkait, Senin (29/9).
Wakil Ketua RT 01, Anthoni Darsono menyampaikan keresahan warga karena lingkungan yang didominasi orang tua menginginkan ketenangan. Menurutnya, aktivitas SPPG dikhawatirkan menimbulkan kerawanan keamanan, limbah, hingga perbedaan izin bangunan.
“Rumahnya banyak kosong, kalau terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab?Awalnya hanya renovasi, tapi konsepnya berbeda dengan izin pertama,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Ina Makmur sekaligus pengelola SPPG, Joko Dwitanto, menegaskan pihaknya sudah memiliki izin resmi dari BGN. Ia menekankan program ini menyangkut 3.500 siswa penerima manfaat sehingga tidak bisa berhenti.
Sementara itu, Puspita dari Bappedalitbang memastikan di zona perumahan masih memungkinkan pengajuan ijin untuk usaha home industry, namun perlu kesepakatan lingkungan dan pengelolaan limbah yang jelas.
Pemkot Surabaya menegaskan dukungannya terhadap program nasional MBG, yang kini telah menyentuh 57.547 siswa di 17 lokasi.
“Kami akan kawal izin dan fasilitasi komunikasi warga dengan pengelola. Solusi terbaik harus ditempuh bersama,” tegas Puspita.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menilai dinamika yang terjadi wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa tujuan semua pihak baik, baik warga yang menginginkan ketenangan maupun yayasan yang ingin menjalankan program pemerintah untuk 3.500 siswa penerima manfaat.
“Kita cari jalan tengah, win-win solusion. Relokasi yayasan dari lokasi saat ini. Cuma untuk relokasi membutuhkan waktu, sambil menunggu bisa dibuat surat pernyataan agar warga tetap tenang,” ujar Bang Jo, sapaan akrab Johari Mustawan.
“Kita berharap agar masalah ini tidak sampai mengorbankan 3500 siswa penerima manfaat dari program MBG,” tambah Bang Jo.
Bang Jo juga mengapresiasi pihak yayasan yang mau membantu menyukseskan program pemerintah, “Kami apresiasi kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang membantu menyukseskan program pemerintah pusat, program pak Presiden Prabowo Subianto.” pungkas Bang Jo
