KaMedia – Pelataran Monumen Jayandaru, Selasa malam (27/1), berubah menjadi ruang pesta rakyat. Lampu menyala terang, makanan tersaji, warga berjubel merayakan kebersamaan menjelang Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-167. Di atas panggung, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana berdiri sebagai tuan rumah. Di kursi yang seharusnya bersebelahan, satu nama justru absen: Bupati Sidoarjo.
Makan bersama ini digelar Wakil Bupati Mimik Idayana dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat. Antusiasme warga tinggi. Mereka datang, duduk, makan, dan bercengkerama. Namun di balik suasana hangat itu, publik membaca satu pesan yang tak tertulis: perayaan ini terasa “sendiri”.
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD. Hampir seluruh unsur pimpinan daerah ada. Hampir.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimik Idayana menegaskan bahwa acara ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang ingin merayakan Harjasda bersama pemimpinnya.
“Ini permintaan masyarakat, dan kami mewujudkannya agar bisa merayakan hari jadi kabupaten tercinta secara bersama-sama,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana, namun di tengah dinamika politik internal Sidoarjo, ia mengandung makna ganda. Ketika seorang wakil bupati harus menjelaskan legitimasi kehadirannya di tengah rakyat, publik pun bertanya: mengapa kebersamaan ini tak lengkap?
Mimik juga memanjatkan harapan agar di usia ke-167, Kabupaten Sidoarjo terus diberkahi dan bertransformasi menjadi lebih baik. Doa-doa dipanjatkan, senyum dibagikan, kamera mengabadikan momen. Namun politik, seperti biasa, bekerja dalam sunyi, lebih keras dari tepuk tangan.
Di tengah keramaian, beberapa warga mengaku bahagia. Rahmad, warga Buduran, menyebut acara ini sangat membantu dan menyenangkan.
“Jarang-jarang bisa makan bareng begini,” katanya.
Namun di luar piring dan tawa, Jayandaru malam itu juga menjadi panggung simbolik. Pesta rakyat berjalan, tapi keharmonisan kepemimpinan dipertanyakan. Ketika wakil bupati tampil penuh di ruang publik tanpa bupati, pesan politiknya sulit diabaikan.
Harjasda seharusnya menjadi perayaan kolektif, bukan sekadar seremoni. Tapi malam itu, Sidoarjo seolah merayakan dua hal sekaligus, ulang tahun daerah dan sunyinya kebersamaan di pucuk kekuasaan.
Rakyat datang untuk pesta. Politik datang tanpa diundang. Dan konflik, seperti biasa, memilih duduk di kursi yang kosong.
