KaMedia – Pasca pelantikan pejabat, hubungan kerja Bupati dengan Wabup Sidoarjo kembali memanas. Wakil Bupati Sidoarjo tidak hadir saat pelantikan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Rabu ( 17/9/2025 ).
Kepada media yang menemui di rumah dinasnya, Wabup, Hj Mimik Idayana menyatakan bahwa pelantikan pejabat yang digelar cacat prosedural dan mekanisme. Selain itu Mimik juga menduga ada tindakan melawan hukum dalam proses mutasi dan rotasi pejabat Pemkab Sidoarjo.
Wabup Mimik Idayana menyampaikan bahwa selama proses mutasi, rotasi maupun promosi dirinya tidak pernah dilibatkan khususnya dalam penilaan pejabat yang dimutasi atau promosi. Hal ini sangat disesalkan oleh Wabup Mimik Idayana karena posisinya sebagai pengarah tim penilai kinerja pegawai negeri sipil ( TPK )
“ Saya sudah kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK, tapi hingga proses pelantikan itu digelar, tidak ada sama sekali laporan kinerja dari TPK ke saya,” tutur Wabup Mimik Idayana.
Wabup juga menyampaikan bahwa sebagai pengarah TPK dirinya juga memberikan masukan terhadap pejabat yang digeser baik eselon III maupun II. Sayangnya masukan tersebut diabaikan.
“Saya tidak tahu sama sekali siapa pejabat yang akan dimutasi hari ini. Malah dari rekan rekan media saya baru tahu,” lanjut Wabup Mimik.
Hal lain yang makin membuat geram mantan legislator DPRD Sidoarjo ini adalah
permintaan investigasi terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Spri bupati, yang mengambil secara paksa tugas dan kewenangan pengelolaan teknologi informasi BKD Sidoarjo, diabaikan oleh Bupati Subandi.
“Jawaban investigasi belum ada, ternyata mutasi sudah dipaksakan jalan,” pungkas Wabup Mimik Idayana.
