KaMedia – Langkah keras diambil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tanpa kompromi, Joko Budi Darmawan langsung dicopot dari kursi strategisnya sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah diamankan tim internal.
Operasi senyap ini bukan tanpa alasan. Dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara menjadi pemicunya.
“Yang terbaru di Jawa Timur, ada Aspidum dengan beberapa kasinya. Kami amankan dan jabatannya langsung dicopot agar proses klarifikasi berjalan leluasa,” tegas Reda Manthovani di Surabaya, Kamis, (2/4/2026).
Pernyataan itu mengirim sinyal kuat, tak ada ruang aman bagi aparat yang bermain di balik perkara. Penindakan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat, indikasi bahwa dugaan “permainan” perkara bukan sekadar isu liar. Tak hanya Joko, sejumlah Kepala Seksi (Kasi) ikut terseret dan kini dalam pemeriksaan.
Di balik layar, operasi pengungkapan dilakukan secara tertutup. Bidang intelijen Kejagung disebut menggunakan metode senyap, mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, mulai dari rekaman CCTV hingga pendekatan khusus.
“Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi kalau laporan kuat dan ada dua alat bukti, kami tidak ragu,” ujar Reda.
Kejagung sedang memburu dugaan pelanggaran serius dari dalam tubuhnya sendiri. Pencopotan jabatan disebut sebagai langkah awal. Namun implikasinya jauh lebih besar. Jika hanya pelanggaran etik, kasus akan dilimpahkan ke pengawasan.
Tapi jika terendus praktik suap atau pemerasan, jalurnya jelas, pidana khusus. Artinya, pintu menuju proses hukum terbuka lebar. Informasi yang beredar, Joko Budi Darmawan, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya sudah diamankan sejak 18 Maret 2026, menjelang Idulfitri. Ia langsung dibawa ke Jakarta, jauh dari sorotan publik.
Penanganan yang cepat dan senyap ini memunculkan pertanyaan seberapa dalam dugaan penyimpangan yang sedang diurai?
Reda memastikan, langkah ini bukan gertakan. Sejumlah kasus serupa sebelumnya telah dibawa hingga ke meja hijau. Pesan Kejagung jelas dan keras, bersih-bersih internal bukan wacana.
Kini publik menunggu, apakah kasus ini berhenti di level klarifikasi, atau justru membuka skandal yang lebih besar di tubuh penegak hukum?
