KaMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan BPK RI, Kamis (2/4). Pertemuan ini menjadi titik awal evaluasi kinerja keuangan daerah sekaligus penentu arah perbaikan ke depan.
Dalam forum tersebut, Khofifah menyampaikan optimisme bahwa Jawa Timur mampu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)—predikat yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015. Namun, bagi Khofifah, capaian itu bukan garis akhir.
“Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi ditindaklanjuti agar kualitas tata kelola keuangan semakin baik,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, terutama dalam memperkuat kualitas pelaporan keuangan. Salah satu kunci yang disorot adalah optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar pencatatan dan pelaporan keuangan semakin akurat dan terintegrasi.
Di hadapan auditor, Khofifah juga memaparkan gambaran kinerja Jawa Timur sepanjang 2025. Ekonomi provinsi ini tumbuh 5,33 persen, dengan kontribusi mencapai 14,40 persen terhadap nasional dan 25,29 persen di Pulau Jawa.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah menembus Rp29,88 triliun atau melampaui target hingga 104,65 persen. Sementara itu, investasi mencapai Rp147,7 triliun, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kinerja ekspor pun melonjak 16,61 persen, diperkuat transaksi misi dagang yang menembus lebih dari Rp20 triliun.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat lengah. Tingkat kemiskinan yang berada di kisaran 9,3 persen masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
“Ini menjadi refleksi sekaligus pengingat bahwa masih ada tugas besar ke depan,” ucapnya.
Ia juga menyoroti tantangan global yang kian kompleks, mulai dari tekanan geopolitik hingga fluktuasi harga pangan dan energi. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih cermat mengelola anggaran.
Menurutnya, belanja daerah harus difokuskan pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung program strategis nasional seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga perlindungan sosial.
“Tantangan ke depan bukan hanya membelanjakan anggaran, tapi memastikan value for money. Setiap rupiah harus memberi dampak nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, mengingatkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada ketepatan sistem dan pencatatan, terutama terkait aset daerah.
Ia menegaskan bahwa kesalahan pencatatan aset bisa berdampak serius, bahkan berpotensi menurunkan opini laporan keuangan.
“Karena itu, kami minta dilakukan identifikasi dan mitigasi secara serius,” ujarnya.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting bagi Jawa Timur untuk memastikan bahwa capaian WTP tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dibarengi dengan tata kelola keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
