EkonomiHeadlineJatimPemerintahan

Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jawa Timur 2027 Naik 11,57 Persen, Tembus Rp2,73 Juta Per Bulan

×

Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jawa Timur 2027 Naik 11,57 Persen, Tembus Rp2,73 Juta Per Bulan

Sebarkan artikel ini

KaMedia – Kabar gembira bagi para pekerja di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka ini naik signifikan sebesar Rp283.119,32 atau 11,57 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp2.446.880,68.

​Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang diteken di Surabaya pada 21 November 2026, dan akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027.

​“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Gubernur Khofifah, Minggu (22/11/2026).

Khofifah menjelaskan bahwa penetapan angka ini merupakan titik temu antara upaya mendongkrak kesejahteraan pekerja dengan kemampuan dunia usaha agar iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja tetap terjaga.

​Dalam formulasinya, Pemprov Jatim mempertimbangkan indikator makroekonomi seperti inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang menyentuh angka 5,82 persen. Dengan kenaikan 11,57 persen, persentase peningkatan UMP Jatim berada jauh di atas laju inflasi daerah.

​“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” terang Khofifah.

Selain indikator makro, pemerintah juga menaruh perhatian pada estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.742.675 per bulan. Dengan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio pemenuhan UMP terhadap KHL Jatim melonjak menjadi 72,94 persen, naik cukup tajam dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 65,38 persen.

Khofifah menambahkan, perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal semata, melainkan juga rasio KHL dan kondisi ekonomi setempat. Secara nominal, UMP Jatim 2027 berada pada kisaran yang berdekatan dengan DI Yogyakarta (Rp2.725.000) dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (Rp2.655.454). Sementara dari sisi rasio UMP terhadap KHL, Jawa Timur unggul di angka 72,94 persen dibandingkan Jawa Tengah (71 persen) maupun Jawa Barat (70,62 persen).

Mengingat Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota dengan dinamika ekonomi yang beragam, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 akan ditetapkan melalui mekanisme terpisah sesuai regulasi yang berlaku. Nantinya, daerah yang telah memiliki ketetapan UMK wajib mengacu pada besaran UMK masing-masing.

​Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa kenaikan upah nominal akan terus dikawal dengan pengendalian biaya hidup melalui stabilisasi harga bahan pokok dan keterjangkauan transportasi. Menjelang berlakunya aturan baru pada awal tahun depan, ia pun mengimbau kalangan pengusaha untuk segera bersiap dan menjalin komunikasi yang transparan dengan para pekerja.

” Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,” pungkasnya.