KaMedia – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya menjadikan keterbukaan informasi bukan sekadar penggugur kewajiban Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, melainkan fondasi utama membangun kepercayaan warga. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, di hadapan tim penilai Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur dalam tahapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo, Kamis (12/11/2026).
Mengusung tema “Integrasi Ekosistem Layanan Informasi Publik Berdampak Menuju Sidoarjo yang Informatif, Terbuka, Akuntabel, dan Partisipatif”, Bupati Subandi memaparkan tren positif kinerja keterbukaan informasi Sidoarjo dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, Sidoarjo meraih skor 87,27 dengan kategori Menuju Informatif, lalu melonjak pada 2025 dengan skor 93,84 hingga menyandang predikat Badan Publik Informatif. Tahun ini, capaian penilaian mandiri (Self-Assessment Questionnaire) Pemkab Sidoarjo kembali menanjak ke angka 96,86.
”Capaian tersebut tentu bukan tujuan akhir, melainkan motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar kualitas layanan informasi publik semakin berdampak bagi masyarakat. Keberhasilan ini juga bukan kerja satu perangkat daerah saja, melainkan hasil kolaborasi dan sinergi seluruh unsur pemerintahan hingga kecamatan dan desa,” tegas Bupati Subandi.
Dalam perspektif Pemkab Sidoarjo, keterbukaan informasi merupakan instrumen penting untuk mempercepat kesejahteraan sekaligus memperkuat demokrasi lokal. Subandi meyakini bahwa ketika masyarakat memperoleh akses terhadap informasi pembangunan, kepercayaan publik akan tumbuh dan partisipasi warga akan meningkat.
”Dan ketika masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan, maka akuntabilitas akan semakin kuat,” terangnya.
Semangat pengawasan publik itu diterjemahkan Pemkab Sidoarjo melalui sejumlah inovasi digital yang ditopang infrastruktur Data Center bersertifikasi keamanan internasional ISO 27001. Salah satunya adalah aplikasi E-KENDA yang memungkinkan masyarakat memantau langsung perkembangan proyek infrastruktur daerah, mulai dari titik lokasi pekerjaan, progres pelaksanaan, nilai kontrak, hingga dokumentasi kegiatan secara transparan.
”Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengawasannya,” ungkap Subandi.
Selain E-KENDA, warga juga dapat mengakses informasi strategis secara real-time melalui portal resmi pemerintah daerah, mulai dari perkembangan harga bahan pokok, agenda pemerintahan, hingga layanan kedaruratan lewat Call Center 112. Ke depan, seluruh kanal layanan tersebut akan dilebur dalam super-app Delta Smart Service sebagai gerbang tunggal agar masyarakat cukup mengakses satu aplikasi untuk berbagai kebutuhan layanan publik.
Bupati Subandi juga menyoroti bahwa esensi keterbukaan informasi justru paling krusial saat daerah menghadapi situasi krisis. Ia mencontohkan langkah taktis Pemkab Sidoarjo saat terjadi musibah runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny. Kala itu, pemerintah daerah langsung membuka akses informasi publik melalui siaran CCTV dan live streaming proses penanganan di lapangan.
“Langkah tersebut kami lakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meminimalkan munculnya informasi yang tidak terverifikasi,” katanya.
Meski mencatatkan banyak kemajuan, Subandi tidak menutup-nutupi sejumlah tantangan internal yang masih terus dibenahi. Masih adanya kekhawatiran bahwa keterbukaan informasi dapat memicu persepsi negatif, anggapan bahwa pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekadar beban administratif tambahan, hingga kesenjangan kapasitas aparatur di tingkat desa dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi pekerjaan rumah yang serius ditangani.
Untuk meretas hambatan tersebut, Pemkab Sidoarjo menggencarkan edukasi publik, pendampingan intensif kepada PPID pelaksana, optimalisasi Klinik PPID, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta pengukuhan Deklarasi Zona Informatif yang mengikat seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan kepala desa.
”Keterbukaan informasi publik merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami berkomitmen menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, aman, akuntabel, inklusif, bebas pungutan liar, serta memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh pemohon informasi,” tegas Subandi.
Menutup paparannya, Bupati Subandi berharap masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dapat menjadi bekal penyempurnaan layanan ke depan.
“Kami percaya bahwa pemerintahan yang terbuka akan melahirkan kepercayaan publik yang kuat, partisipasi masyarakat yang luas, dan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
