KaMedia – DPRD Kota Surabaya terus mengawal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 agar berpihak pada kebutuhan mendasar dunia pendidikan. Dewan menyoroti masih tingginya angka kekurangan tenaga pendidik hingga kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan di Kota Pahlawan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun depan harus menyentuh langsung akar persoalan di lapangan. Hal ini disampaikannya usai menggelar rapat pembahasan anggaran bersama Dinas Pendidikan dan sejumlah perangkat daerah di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Imam, meski Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah merekrut sekitar 600 guru magang lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), jumlah tersebut belum cukup menambal kebutuhan riil di sekolah-sekolah.
”Setelah merekrut 600 guru yang sudah mengikuti PPG, kita ternyata masih kekurangan sekitar 1.800 guru. Ini kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian serius dalam penganggaran pendidikan,” tegas Imam.
Ia mencatat, para guru magang tersebut saat ini menerima honor Rp2,5 juta per bulan dan direncanakan naik menjadi Rp5 juta pada tahun depan. Namun, pemenuhan kuota guru tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diprioritaskan
Selain krisis guru, DPRD Surabaya juga menemukan ketimpangan dalam perencanaan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Imam mencontohkan kondisi SMP Negeri 1 Surabaya, salah satu sekolah ikonik di kota ini, yang dilaporkan mengalami kerusakan bangunan akibat serangan rayap.
”Kami mendapat laporan bahwa SMP Negeri 1 itu sudah dimakan rayap dan mulai rontok. Setelah kami cek, ternyata sekolah tersebut justru tidak dimasukkan dalam rencana kerja renovasi atau perbaikan,” ungkapnya.
Hasil inspeksi mendadak (sidak) anggota dewan di lapangan juga masih menemukan berbagai fasilitas penunjang yang jauh dari kata layak, mulai dari bangku sekolah yang rusak hingga kondisi kamar mandi yang memprihatinkan. Di sisi kualitas pembelajaran, dewan pun menyoroti masih adanya siswa kelas tiga dan empat SD yang belum lancar membaca
Melihat kompleksitas masalah tersebut, Imam menyayangkan postur anggaran Dinas Pendidikan dalam usulan RAPBD 2027 yang nominalnya dinilai stagnan atau relatif sama dengan tahun 2026. Ia mendesak agar porsi anggaran pendidikan ditambah untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut.
Meski demikian, DPRD Surabaya memberikan garis merah agar penambahan anggaran perbaikan fasilitas tidak mengorbankan program-program yang selama ini sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan tenaga pendidik.
”Anggaran mestinya ditambah. Tetapi yang sudah berjalan dan memberikan manfaat langsung, seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) maupun insentif guru, jangan sampai dikurangi demi membiayai program lain,” ujar Imam.
Sebagai kota metropolitan dengan kapasitas fiskal yang kuat, Surabaya dinilai mampu berinvestasi lebih besar pada sektor sumber daya manusia (SDM).
”Pendidikan adalah investasi SDM untuk masa depan. Jadi, jangan hanya mengejar angka persentase anggaran di atas kertas, tetapi pastikan belanjanya benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkas politisi yang juga seorang jurnalis tersebut
