KaMedia – Besarnya biaya kegiatan Outdoor Learning (ODL) yang dibebankan kepada wali murid mendapat perhatian serius dari Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo. Selain dinilai memberatkan ekonomi keluarga, kegiatan pembelajaran di luar kelas tersebut didesak untuk dievaluasi total agar lebih transparan, edukatif, serta berdampak langsung pada perekonomian daerah.
Tingginya tarif ODL ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi D DPRD Sidoarjo dan Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan (APIK) di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (11/11/2026). Dalam audiensi tersebut, APIK menyoroti besaran biaya ODL yang berkisar antara Rp900 ribu hingga lebih dari Rp1 juta per siswa, serta mempertanyakan kejelasan mekanisme penentuan tarif tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch. Dhamroni Chudlori, menegaskan agar kegiatan ODL ke depan difokuskan pada destinasi edukasi di dalam wilayah Sidoarjo saja. Langkah ini dinilai efektif untuk mengenalkan potensi daerah kepada siswa sekaligus menggerakkan roda ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
“Harapan kami, kegiatan ODL ini cukup dilaksanakan di Sidoarjo saja. Selain memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk mengenal daerahnya sendiri, potensi UMKM dan destinasi lokal juga bisa ikut berkembang,” ujar Dhamroni.
Ia menambahkan, penentuan biaya ODL harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga dan disesuaikan secara transparan dengan fasilitas yang diterima. Komisi D juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk memetakan dan membenahi sarana prasarana destinasi lokal agar siap menerima kunjungan siswa.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dispendikbud Sidoarjo, Netti Lastiningsih, menjelaskan bahwa ODL merupakan pembelajaran kontekstual yang penting untuk memberikan wawasan langsung bagi peserta didik. Meski demikian, pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan memetakan destinasi lokal bersama Disporapar dan merangkul UMKM sebagai mitra edukasi sekolah.
Terkait pembiayaan, Netti menekankan agar sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara cermat sesuai petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau BOS.
“Sekolah harus memilah kegiatan yang sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan penggunaan dana BOS, sehingga seluruh pembiayaan tidak dibebankan kepada orang tua siswa,” tegas Netti.
Sebagai bentuk tindak lanjut dan penegakan efisiensi anggaran, Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dispendikbud Sidoarjo, Lilik Sulistyowati, menyampaikan bahwa pelaksanaan ODL untuk jenjang SMP saat ini resmi ditunda sesuai arahan Kepala Dinas dan kebijakan Bupati Sidoarjo.
“Untuk jenjang SMP sesuai instruksi Kadis dipending dulu mengingat efisiensi dan kebijakan yang disampaikan Bupati. Tidak ada yang ODL ke luar kota,” terang Lilik.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, DPRD dan Pemkab Sidoarjo berharap kegiatan pembelajaran di luar kelas tetap memberikan manfaat edukasi yang maksimal tanpa membebankan finansial wali murid maupun mengesampingkan kesetaraan hak belajar bagi seluruh siswa.
