KaMedia – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., saat menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.
Dalam sidang paripurna tersebut, Bupati Subandi menjawab berbagai isu strategis yang menyoroti penguatan pengawasan internal, efisiensi anggaran operasional, hingga keberlanjutan program pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM.
Guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai koridor hukum, Pemkab Sidoarjo terus meningkatkan kapasitas audit serta kualitas pengawasan internal secara menyeluruh.
”Peningkatan kapasitas audit dilakukan melalui penguatan kualitas pengawasan dan pendampingan, agar seluruh program berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bupati Subandi.
Langkah ini diambil untuk mengawal keterbukaan dan efektivitas APBD 2027, sehingga alokasi anggaran bebas dari potensi penyimpangan dan benar-benar tepat sasaran.
Mengenai anggaran operasional pemerintah daerah, Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian akan tetap mengedepankan efisiensi serta rasionalitas keuangan daerah
” Terkait anggaran operasional, pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang berlaku dengan memperhitungkan kualitas program serta kemampuan keuangan daerah secara terukur,” tambahnya.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, Pemkab Sidoarjo menegaskan keberlanjutan dukungan bagi para pelaku usaha kecil. Menjawab pertanyaan fraksi mengenai pembiayaan UMKM, Bupati meluruskan bahwa program pembiayaan terdahulu telah ditransformasi menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah sejak 2021.
Lewat program KUR Daerah ini, pelaku UMKM tidak lagi terbebani oleh suku bunga bank komersial yang tinggi. Pemkab Sidoarjo hadir memberikan subsidi bunga agar akses permodalan menjadi murah, mudah, dan legal.
”Dengan adanya subsidi bunga dari pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga yang jauh lebih terjangkau,” tegas Subandi.
Langkah strategis ini menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memutus mata rantai jeratan pinjaman ilegal sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga secara merata di seluruh wilayah Sidoarjo
Melalui penjelasan mendalam ini, Bupati Subandi berharap fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat memahami arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang dirancang Pemkab Sidoarjo.
Dengan kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif, pembahasan Raperda APBD TA 2027 diharapkan dapat berjalan lancar ke tahap berikutnya demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga Sidoarjo.
