KaMedia – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen administratif angka semata, melainkan instrumen kebijakan publik yang wajib menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan nyata bagi seluruh warga.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan (Bang Jo), saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi PKS terhadap Rancangan APBD (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2026).
Bang Jo menegaskan bahwa penyerapan anggaran tidak boleh hanya berfokus pada besaran nominal semata, melainkan pada sejauh mana belanja daerah mampu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi warga Surabaya.
” Penyerapan anggaran harus bisa menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat bukan hanya sebatas pada besaran anggaran saja ” ujar Bang Jo.
Terkait anggaran pendidikan, Fraksi PKS mengapresiasi alokasi fungsi pendidikan dalam RAPBD 2027 yang mencapai 22,28 persen, melampaui kewajiban konstitusi sebesar 20 persen. Meski demikian, PKS menuntut transparansi penghitungan dan menekankan prinsip mandatory outcome agar anggaran tersebut benar-benar berdampak pada penurunan angka anak putus sekolah serta peningkatan mutu sarana dan kualitas pembelajaran.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan sosial. Walaupun angka kemiskinan di Surabaya turun menjadi 3,56 persen pada Maret 2025, masih terdapat sekitar 105 ribu warga rentan yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Pemkot Surabaya diminta memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperluas perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Dari segi ekonomi dan infrastruktur, PKS mem dorong kebijakan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja lokal dan penguatan UMKM, bukan sekadar nilai masuknya modal. Pembangunan infrastruktur penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, dan akses air bersih juga harus dilakukan secara merata hingga ke tingkat permukiman kampung.
Selain itu, Fraksi PKS menyampaikan peringatan tegas terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun yang tercantum dalam pembahasan RAPBD 2027. Pemkot Surabaya diminta berhati-hati serta transparan menjelaskan skema pembayaran, analisis risiko, dan dampak beban fiskal jangka panjang agar tidak membebani pelayanan publik di masa depan. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemkot pun diminta terus mengutamakan keselamatan pasien dan akuntabilitas keuangan.
Menutup pandangannya, Bang Jo menegaskan bahwa pengawasan DPRD dan masyarakat akan terus berjalan hingga tahap pelaksanaan anggaran. Ukuran keberhasilan APBD 2027 yang sesungguhnya adalah ketika warga makin mudah mengakses pendidikan dan kesehatan, keluarga miskin terlindungi, generasi muda mendapatkan pekerjaan layak, serta UMKM terus berkembang pesat.
