KaMedia – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, Puspaga di Kota Pahlawan menjadi contoh layanan keluarga yang layak direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Menteri Arifatul melakukan kunjungan kerja ke Puspaga Balai RW 5 Jalan Genteng Kulon dan Puspaga Semanggi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, Rabu (29/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Arifatul didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, beserta jajaran Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya. Ia meninjau langsung berbagai fasilitas, mulai dari ruang edukasi parenting hingga ruang konseling keluarga.
Menurut Arifatul, Puspaga di Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan keluarga, tetapi juga menjadi ruang belajar yang memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat.
“Ini sangat dibutuhkan karena empati antar anggota masyarakat saat ini semakin rapuh, baik di tingkat keluarga maupun lingkungan. Kehadiran Puspaga menjadi perekat agar warga bisa saling mengingatkan dan saling menjaga,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Kota Surabaya yang didukung hingga tingkat RT/RW serta para relawan atau Kader Surabaya Hebat (KSH). Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
Selain menyoroti layanan pengasuhan keluarga, Menteri Arifatul turut memuji inovasi Pemkot Surabaya dalam melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian. Salah satunya melalui kebijakan yang mewajibkan ayah tetap memenuhi nafkah anak setelah perceraian.
Bahkan, dalam implementasinya, Pemkot Surabaya menerapkan penonaktifan sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi ASN maupun warga yang tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak.
“Kalau orang tua yang berpisah, kemudian ayahnya menjadi ASN, maka NIK-nya akan dinonaktifkan. Kalau dia tidak memenuhi hak anaknya, dia tidak bisa mengakses berbagai layanan administrasi. Menurut saya, ini bagus untuk direplikasi di daerah lain,” kata Arifatul.
Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi sekitar 52.000 anak yang tetap memperoleh hak nafkah dari orang tua mereka meski telah berpisah.
” Kalau tidak salah sudah ada sekitar 52.000 anak yang terbantu, sehingga hak nafkah mereka tetap bisa diperoleh dari orang tua yang berpisah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, Pemkot Surabaya akan terus menyempurnakan program Puspaga agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Salah satu upaya yang akan diperkuat ialah mengoptimalkan fungsi Balai RW sebagai ruang aktivitas positif bagi anak-anak dan remaja, sehingga mereka terhindar dari ketergantungan gadget maupun berbagai aktivitas negatif.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Surabaya berencana melibatkan mahasiswa penerima beasiswa serta Karang Taruna dalam berbagai kegiatan di Balai RW.
“Apresiasi dari pemerintah pusat ini luar biasa. Bahkan, beberapa program Surabaya ingin direplikasi secara nasional, seperti perlindungan hak anak bagi pasangan yang bercerai dan edukasi bagi calon pengantin sebagai syarat pengurusan administrasi pernikahan,” ujar Rini.
Ia menambahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 juta untuk setiap RW guna menggerakkan Karang Taruna melalui berbagai kegiatan positif.
Dengan dukungan tersebut, Balai RW diharapkan kembali menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus ruang yang aman dan produktif bagi anak-anak serta generasi muda.
“Ke depan akan terus kita sempurnakan. Kita manfaatkan anggaran pendukung untuk pemuda dan Karang Taruna agar Balai RW semakin hidup dengan kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak kita,” pungkasnya.
