KaMedia – Persoalan sampah di Kabupaten Sidoarjo belum juga tuntas. Pemerintah daerah kini bergerak lebih tegas.
Bupati Subandi menegaskan, pengelolaan sampah tidak bisa lagi berjalan setengah hati. Ia meminta seluruh pihak, mulai pemerintah desa hingga masyarakat turun tangan langsung.
Dalam rapat evaluasi TPS3R, Subandi menemukan fakta masih banyak fasilitas pengolahan sampah di desa yang tidak berjalan optimal, bahkan ada yang mati suri. Kondisi ini dinilai menghambat sistem pengelolaan secara keseluruhan.
“TPS3R harus benar-benar difungsikan. Ini ujung tombak pengurangan sampah dari rumah tangga,” tegasnya.
Ia langsung menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk melakukan pendampingan intensif. Evaluasi tidak hanya berkala, tapi bisa dilakukan setiap hari jika ditemukan kendala di lapangan.
Tak hanya soal teknis, Subandi juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat. Praktik buang sampah sembarangan masih marak, bahkan sebagian berasal dari luar daerah.
Pemkab pun tidak segan mengambil langkah tegas. Jika pelanggaran terus terjadi, aparat penegak hukum akan dilibatkan.
“Kalau sudah diperingatkan tapi masih melanggar, akan kami tindak. Harus ada efek jera,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat edukasi. Warga diminta mulai disiplin memilah sampah dari rumah, organik, anorganik, dan B3. Langkah sederhana ini dinilai krusial agar pengelolaan di TPS3R lebih efektif dan efisien.
Pemkab juga mendorong transparansi iuran sampah, penguatan ekonomi sirkular, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan.
Hasilnya mulai terlihat. TPS3R di Desa Sedati Gede menjadi contoh sukses. Dikelola profesional, menyerap tenaga kerja lokal, dan mampu memberi penghasilan hingga Rp3 juta per bulan. Bagi Subandi, ini bukti nyata bahwa sampah bukan sekadar masalah.
“Kalau dikelola serius, sampah bisa jadi sumber ekonomi,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, Sidoarjo bisa keluar dari persoalan sampah dan menjadi daerah yang bersih, mandiri, sekaligus sejahtera.
