KaMedia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban lingkungan melalui pembentukan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Sidoarjo. Wadah ini dirancang untuk menyatukan gerak langkah sekaligus mempererat koordinasi antaranggota Satlinmas dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa se-Kabupaten Sidoarjo.
Penegasan mengenai urgensi pembentukan asosiasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Muhamad Ainur, dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Asosiasi Satlinmas di Ruang Transit Pendopo, Kamis (19/11/2026). Dalam arahannya, Ainur menekankan bahwa penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah kewajiban mutlak bagi Kepala Daerah maupun Kepala Desa sesuai amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
” Dasar hukum yang mengatur tentang Pelindungan Masyarakat, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (1), Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat,” terang Ainur di hadapan peserta rapat.
Ia juga menyoroti peran krusial masyarakat yang dilegitimasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 13 ayat (1), di mana penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP turut melibatkan Satlinmas sebagai ujung tombak di tingkat akar rumput
Secara struktural, kesiapsiagaan personel Linmas di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki landasan legalitas yang jelas di setiap tingkatan. Bupati Sidoarjo telah menetapkan Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan melalui Keputusan Bupati dengan jumlah paling sedikit 10 orang. Sementara itu, di tingkat kelurahan, Satlinmas ditetapkan melalui Keputusan Camat atas nama Bupati minimal 5 orang, dan di tingkat desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan jumlah minimal 5 orang atau menyesuaikan kebutuhan wilayah masing-masing.
Lebih dari sekadar urusan teknis pengamanan, seperti pengawalan ketertiban pada momentum Pemilu, Pilkada, dan Pilkades sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 pembentukan asosiasi ini juga menjadi instrumen perjuangan bersama bagi para anggota. Kehadiran asosiasi diharapkan membuat program peningkatan kapasitas anggota berjalan lebih terstruktur berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2017.
Selain itu, asosiasi ini akan mengawal pemenuhan hak sarana dan prasarana penunjang tugas Satlinmas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2023. Dengan koordinasi yang semakin solid dalam satu naungan organisasi, Satlinmas Kabupaten Sidoarjo diharapkan kian optimal dan sejahtera dalam menjaga kondusivitas masyarakat sehari-hari.











