KaMedia – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam memastikan akses pendidikan yang merata kembali diwujudkan secara nyata. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan berbagai skema bantuan pendidikan bagi murid kurang mampu, anak putus sekolah, hingga menebus ijazah alumni sekolah swasta yang tertahan di SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Kabupaten Banyuwangi, pada Minggu (15/11/2026).
Langkah strategis di bawah payung program Jatim Cerdas ini dirancang untuk menghapus hambatan ekonomi yang kerap memutus harapan generasi muda dalam menuntut ilmu maupun meniti karier.
”Sebelumnya di tempat ini juga, melalui APBD murni, kita salurkan 112 untuk program beasiswa afirmasi. Nah sekarang setelah perubahan APBD, ada lebih dari seribu penerima. Masing-masing menerima Rp1 juta,” ujar Gubernur Khofifah di sela-sela penyerahan bantuan.
Melalui alokasi perubahan APBD 2026, Pemprov Jatim memperluas jangkauan bantuan secara signifikan di wilayah Banyuwangi melalui beberapa skema utama.
Skema pertama adalah Beasiswa Afirmasi bagi 1.268 murid jenjang SMA, SMK, dan SLB dari keluarga prasejahtera dengan nominal masing-masing sebesar Rp1 juta. Angka ini melesat tajam dibandingkan penyaluran pada APBD murni sebelumnya yang menyasar 112 murid.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan penebusan ijazah tertahan kepada 25 alumni sekolah swasta. Bantuan penyelesaian administrasi ini diberikan dengan besaran sesuai nilai tunggakan masing-masing. Berdasarkan hasil penelusuran, sejumlah alumni diketahui belum dapat mengambil ijazahnya karena memiliki tunggakan biaya SPP hingga tiga tahun.
”Ada yang belum bisa mengambil ijazah karena persoalan administrasi. Ada yang tunggakannya belum dibayar selama beberapa tahun. Kita bantu penyelesaiannya supaya ijazah mereka bisa diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja,” jelas Khofifah.
Bantuan juga menyasar 175 anak putus sekolah agar mereka dapat kembali mengakses pendidikan hingga tuntas. Para penerima dalam kategori ini mendapatkan beasiswa afirmasi sebesar Rp1 juta sekaligus tanggungan penuh pembayaran SPP setiap bulan oleh Pemprov Jatim bagi mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
”Kemudian ada yang ternyata putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan. Itu juga kita beri beasiswa afirmasi Rp1 juta, dan SPP setiap bulannya nanti dibayarkan oleh Pemprov karena ini swasta,” tambahnya.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa intervensi masalah pendidikan memerlukan deteksi dini dan kolaborasi yang solid. Proses identifikasi anak putus sekolah serta penelusuran ijazah tertahan di Banyuwangi ini merupakan buah kerja sama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.
Ia meminta sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. “Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga tidak ada lagi anak-anak di Jatim yang tidak melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengapresiasi langkah komprehensif yang diambil Gubernur Khofifah. Menurutnya, kebijakan ini memperkuat ekosistem program Jatim Cerdas karena menyentuh seluruh lapisan persoalan pendidikan, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.
”Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di Jatim. Ini menjadi penguatan bahwa persoalan biaya tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah maupun melanjutkan masa depannya,” pungkas Aries
