KaMedia – Menatap bayang-bayang potensi bencana yang mengintai ribuan pondok pesantren di Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama Siap Siaga Jatim menggelar Focus Group Discussion (FGD) khusus di Hotel Neo, Sidoarjo, Jumat (9/10). Forum ini digelar sebagai respons atas tragedi runtuhnya bangunan mushalla Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo pada akhir September tahun lalu.
FGD ini digagas sebagai langkah konkret merancang Pedoman Pelaksanaan Pesantren Tangguh Bencana (Pestana) demi melindungi ratusan ribu santri dan pengajar dari ancaman multi-risiko bencana.
Langkah responsif ini didasari oleh peta kerawanan yang mengkhawatirkan. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengungkapkan bahwa sebagian besar pondok pesantren di Jawa Timur berdiri di atas wilayah rawan bencana.
”Berdasarkan data Kemenag Jatim hari ini, ada 7.430 pondok pesantren di Jatim. Setelah kami lakukan overlay dengan peta multi-hazard bencana, tercatat 5.930 pesantren berada di wilayah berpotensi risiko tinggi,” tegas Gatot saat membuka acara secara resmi.
Gatot menambahkan, runtuhnya bangunan mushalla Ponpes Al-Khoziny pada 29 September tahun lalu menjadi alarm keras sekaligus pembelajaran penting. Keselamatan fisik dan kesiapsiagaan pesantren tidak lagi bisa ditawar.
Rencana pembentukan Pestana ini mendapat sambutan hangat dari Kementerian Agama (Kemenag) dan organisasi keagamaan. Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kanwil Kemenag Jatim, H. Imam Turmidi, menekankan betapa krusialnya pedoman ini untuk melindungi ratusan ribu santri.
”Ada sekitar 660.437 santri di Jawa Timur. Jumlah yang sangat besar ini memiliki kompleksitas tinggi, terlebih mayoritas lokasinya berada di daerah rawan bencana,” ungkap Imam Turmidi sembari menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif BPBD Jatim.
Dukungan serupa datang dari Ketua Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Hidayat. Mengingat mayoritas pesantren di Jawa Timur berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, ia menilai edukasi kesiapsiagaan harus menyasar langsung ke akar rumput.
“Sekitar 80 persen pesantren di Jatim merupakan pesantren NU. Karena itu, pelatihan dan pendampingan sangat penting agar pesantren benar-benar tangguh dan siaga menghadapi potensi bencana,” tutur KH Abdul Hakim.
FGD rintisan ini melibatkan berbagai elemen penting kesiapsiagaan bencana, mulai dari Biro Kesra Pemprov Jatim, LPBI NU, MDMC Muhammadiyah, Forum PRB, SRPB, IGI Jatim, BPBD Kabupaten/Kota, hingga perwakilan pesantren seperti Ponpes Langitan Tuban, Ponpes Amanatul Ummah, dan Ponpes At-Taroqi Sampang.
Guna memastikan pedoman teruji secara teknis dan praktis, FGD menghadirkan tiga narasumber utama, Dadang Iqwandy (Pejabat Fungsional Ahli Madya BPBD Jatim), Iswar Abidin (Perwakilan Siap Siaga Jatim) dan Aniendhita Rizki Amalia (Kepala Laboratorium Struktur ITS Surabaya)
Kehadiran pakar struktur dari ITS menjadi poin penting untuk memastikan aspek kelaikan dan keamanan konstruksi bangunan pesantren ke depan, melengkapi kesiapsiagaan manajemen dan mitigasi bencana.
