KaMedia – Arisan biasanya identik dengan kumpul, undian, lalu pulang bawa panci atau uang. Tapi kalau nominalnya sudah tembus miliaran rupiah, ceritanya berubah drastis. Bahkan sampai harus dibahas di ruang rapat DPRD Surabaya.
Komisi B DPRD Surabaya memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara sejumlah anggota Arisan Meow dengan sang owner, Mourin Chienci L, Rabu (29/7). Suasananya jauh dari kata santai. Satu kubu menagih kepastian uang kembali, kubu lain mengaku dompet arisan sedang sesak napas.
Salah satu peserta, Chester J. Chaniago, mengaku masih menunggu pengembalian dana lebih dari Rp2,08 miliar.
” Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Selalu diulur, padahal ini bukan uang receh,” keluh Chester.
Menurutnya, komunikasi dengan pihak penyelenggara juga tak pernah benar-benar menemukan jalan keluar.
Chester bercerita dirinya bergabung pada awal 2025 setelah diajak teman. Awalnya semua terlihat mulus. Pembayaran lancar, sehingga kepercayaan pun tumbuh. Ia bahkan mengikuti skema “flat” yang menjanjikan pencairan setiap 10 hari dengan imbal hasil sekitar 10 persen. Sayangnya, satu hal yang luput dilakukan adalah mengecek legalitas penyelenggara.
” Saya percaya saja karena dikenalkan teman. Awalnya lancar, akhirnya setor sampai sebanyak itu,” katanya.
Di sisi lain, Mourin membantah berniat kabur membawa uang anggota. Menurutnya, persoalan muncul karena banyak peserta yang sudah menerima pencairan, tetapi berhenti membayar iuran sehingga perputaran dana tersendat.
“Kami tetap punya itikad membayar. Tapi harus dicicil sesuai kemampuan karena dana yang masuk sekarang dipakai untuk membayar anggota lain,” ujarnya.
Ia menyebut Arisan Meow memiliki sekitar 200 anggota. Namun, arus kas kini macet karena sebagian anggota disebut “menghilang” setelah mendapatkan giliran pencairan.
Menariknya, tidak semua anggota mengaku dirugikan. Valenia, salah satu peserta, mengatakan pembayaran yang diterimanya sejauh ini masih lancar. Ia berharap persoalan bisa diselesaikan lewat musyawarah, tanpa harus berujung di meja hijau.
Perbedaan cerita dari para anggota ini menunjukkan kondisi yang tidak sama. Ada yang masih menerima pembayaran sesuai jadwal, ada pula yang menunggu kepastian hingga miliaran rupiah tak kunjung kembali.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menilai masalah ini bukan sekadar soal uang, tetapi juga buruknya komunikasi antara penyelenggara dan peserta. DPRD pun mendorong kedua pihak duduk bersama, mencocokkan data, lalu menghitung hak dan kewajiban masing-masing sebelum konflik melebar ke ranah hukum.
Di akhir rapat, Budi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda tawaran keuntungan besar tanpa memahami cara kerja dan legalitasnya.
Sebab, dalam urusan investasi maupun arisan, iming-iming cuan memang terdengar manis. Tapi kalau terlalu manis, kadang yang datang belakangan bukan untung, melainkan pusing
