KaMedia – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, pada Senin (27/4/2026). Prosesi berlangsung khidmat di gedung DPRD dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai, dengan dihadiri jajaran Pemerintah Kota Surabaya, unsur forkopimda, serta puluhan anggota dewan.
Dalam sambutannya, Bahtiyar menegaskan bahwa pelaksanaan PAW telah melalui seluruh mekanisme sesuai aturan, merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1-319-KBTS-01.2-2026 tertanggal 23 April 2026. Ia memastikan proses pengangkatan berjalan transparan dan sah secara hukum.
Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris DPRD Musdiq Ali Suhudi. Dalam keputusan tersebut, diumumkan pemberhentian dengan hormat almarhum Adi Sutarwijono yang wafat pada 10 Februari 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian almarhum selama menjabat.
Melalui keputusan yang sama, Anas Karno resmi diangkat sebagai anggota DPRD Surabaya untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024–2029. Pengangkatan tersebut efektif sejak pengucapan sumpah jabatan dalam rapat paripurna.
Usai dilantik, Anas menyatakan siap langsung bekerja tanpa perlu banyak penyesuaian. Pengalaman sebagai anggota dewan pada periode sebelumnya menjadi modal untuk segera menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Sebagai kader partai, saya akan patuh pada perintah partai dan menjalankan tugas sesuai garis perjuangan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya de facto Saifuddin Zuhri menyambut kembalinya Anas ke parlemen kota. Ia optimistis kehadiran Anas akan memperkuat soliditas Fraksi PDI Perjuangan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Dengan tambahan ini, fraksi semakin solid dan fokus pada kepentingan masyarakat,” kata Saifuddin.
Rapat paripurna ini menjadi penanda resmi kembalinya Anas Karno ke kursi legislatif Kota Surabaya, sekaligus memperkuat komitmen DPRD dalam melanjutkan agenda pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir masa jabatan 2029.
