KaMedia – Negara tak mau lagi bermain dengan data setengah matang. PT PLN (Persero) dan Badan Pusat Statistik resmi meneken Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Kantor PLN UID Jawa Timur. Targetnya jelas dan keras, bersihkan, cocokkan, dan pastikan keakuratan data kelistrikan nasional.
Tak tanggung-tanggung, verifikasi akan menyasar lebih dari 87 juta pelanggan rumah tangga. Ini bukan sekadar pembaruan administrasi. Ini soal validitas data yang menjadi fondasi kebijakan subsidi listrik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Havidh Nazif, menegaskan kerja sama ini harus berjalan dengan SOP ketat. Verifikasi lapangan tak boleh longgar, apalagi membuka celah penyalahgunaan.
“Kesamaan perspektif seluruh pihak krusial agar proses verifikasi berlangsung efektif,” tegasnya
Selama ini, persoalan klasik subsidi listrik adalah ketepatan sasaran. Negara menggelontorkan anggaran besar, tetapi tanpa data yang presisi, kebijakan bisa meleset. Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, mengungkapkan DTSEN kini menjadi basis pemadatan data kementerian dan lembaga berbasis NIK. Versi terbarunya bahkan memasukkan konsumsi listrik rumah tangga per bulan sebagai variabel baru, melengkapi 39 indikator yang sudah ada.
Artinya jelas pemakaian listrik kini menjadi salah satu penentu pemetaan kondisi sosial-ekonomi warga.
Program verifikasi akan berlangsung Maret hingga Agustus 2026. Petugas PLN di lapangan, termasuk petugas baca meter (billman) akan dilatih langsung oleh BPS.
Mereka tidak hanya mencatat angka kWh. Mereka akan memutakhirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor telepon, Geotag lokasi rumah, Foto tampak depan rumah,
Status kepemilikan bangunan, Jumlah anggota keluarga.
Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menegaskan komitmen PLN sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, terutama dalam memastikan subsidi listrik tepat sasaran.
“Sebelumnya PLN telah menyerahkan 37 juta data pelanggan hasil survei DTKS. Ini akan kita sempurnakan lewat DTSEN,” ujarnya.
General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, memastikan jajaran di daerah siap mendukung penuh proses ini. Integrasi data pelanggan dengan DTSEN bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Langkah PLN dan BPS ini mengirim pesan tegas, era data perkiraan sudah selesai. Pemerintah ingin angka yang presisi, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sebab di balik setiap angka, ada uang negara.
Di balik setiap subsidi, ada keadilan sosial.
Dan tanpa data yang akurat, keduanya bisa salah alamat.
