HeadlineNasional

Libur Sebulan di Bulan Ramadhan, Gus Yahya Tegaskan Harus Ada Perencanaan Matang

×

Libur Sebulan di Bulan Ramadhan, Gus Yahya Tegaskan Harus Ada Perencanaan Matang

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum PB NU Kh. Yahya Cholil Staquf saat menerima potongan tumpeng sebagai tanda Kick Off Harlah NU ke 102 / Foto : Hermawan.

KaMedia – Libur sekolah di Bulan Ramadhan belum ada kepastian dan masih menjadi wacana. Namun, rencana pemerintah itu mendapat reaksi beragam dari berbagai organisasi masyarakat (ormas). Tak terkecuali Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, PBNU menyatakan tidak keberatan jika sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadan. Hanya saja, PBNU ingin memastikan pentingnya kegiatan yang bermanfaat bagi siswa selama masa libur tersebut.

“Buat kami, tidak ada keberatan apa pun soal libur sekolah saat Bulan Ramadan,” kata Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kepada wartawan usai Kick Off Harlah ke-102 NU di kantor PWNU Jatim, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, kalau sudah libur, yang perlu dipastikan itu anak-anak melakukan kegiatan apa di rumah saat Ramadan. Itu yang harus kita bicarakan lebih dulu. “Jangan hanya bicara libur atau tidak libur,” tegasnya.

Kebijakan ini, lanjutnya, harus disertai dengan perencanaan yang matang, terutama terkait kegiatan yang akan diikuti oleh siswa selama masa liburan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi siswa muslim, tetapi juga bagi siswa non-muslim.

“Ini juga termasuk anak-anak yang non-muslim. Siswa kan tidak hanya muslim. Mereka mau disuruh kegiatan apa selama liburan. Yang penting di situ yang dibahas,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah sudah menyepakati wacana meliburkan sekolah saat Ramadhan 1446 H atau 2025 Masehi. Namun, kepastian penerapan libur sekolah di Bulan Ramadhan masih menunggu Surat Edaran (SE) bersama.

“Rencana libur sekolah selama Ramadhan akan diputuskan dalam Surat Edaran (SE) bersama. SE tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.