KaMedia – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur resmi dilantik di Grand Mercure Malang Mirama, Kamis, 9 April 2026.
Pelantikan dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony dan para perwakilan pengusaha makan bergizi se-Jawa Timur.
Menko Pangan RI, Zulhas menekankan bahwa GAPEMBI merupakan mitra strategis Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, komunikasi yang terjalin antara GAPEMBI Jatim dan pemerintah pusat diharapkan dapat lebih maksimal.
“Kita harapkan ini menjadi mitra BGN sehingga nanti pembinaannya cepat, komunikasinya cepat,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Meskipun program MBG menjadi tanggung jawab BGN, dalam realisasinya semua pihak dapat terlibat, khususnya dalam kerangka pengawasan untuk menjamin makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang ada.
“Penanggung jawab utama BGN, tapi pengawasan segala macam itu sekarang semua ikut,” katanya.
Pengawasan dari semua pihak dilakukan untuk menghindari potensi MBG bermasalah yang masih sering ditemukan di berbagai daerah.
Menurut Zulhas, pemerintah memiliki pekerjaan besar mengingat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah banyak tersebar di Indonesia.
“Kita tidak ingin ada satu anak pun yang menjadi masalah. Kita ingin sempurna, menuju ke sana. Itu anak-anak kita, tetapi memang pekerjaan besar sekali, maka kami terus melakukan perbaikan tata kelolanya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, meminta agar DPW GAPEMBI Jatim ikut mengawasi operasional 3.800 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Arahan tersebut merupakan upaya untuk menjaga mutu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan kepada masyarakat.
Menurut Emil, GAPEMBI menjadi tonggak agar pelaksanaan MBG di Jawa Timur semakin berkualitas dan membawa manfaat. Emil menilai manfaat tersebut tak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga masyarakat secara luas.
“Harapan kami, masyarakat ikut merasakan manfaat, baik mereka yang menyediakan bahan-bahan, bekerja sebagai petugas di SPPG, maupun masyarakat di sekitar dapur SPPG berada,” ujar Emil.
Emil menjelaskan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), Jawa Timur memiliki 3.800 SPPG. Namun, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari sekitar 3.500 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 1.700 SPPG di antaranya telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kita berharap betul-betul bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Bahwa ada insiden-insiden, itu bagian dari proses pembelajaran yang harus segera kita sikapi dengan baik, dengan pembenahan,” tegasnya.
Jawa Timur sempat menghadapi kondisi ratusan SPPG harus menghentikan operasional sementara. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sikap tegas dalam perbaikan yang terstruktur sebelum SPPG dapat kembali beroperasi.
“Kemarin BGN sudah mengambil langkah tegas, minimal harus mulai mendaftar dulu, menyampaikan persyaratan-persyaratan untuk SLHS. Kemarin ada keputusan BGN, kalau belum mendaftar SLHS, itu akan ditutup sementara,” tuturnya.
Tak hanya itu, Satgas Percepatan MBG juga telah dibentuk dan berjalan secara terstruktur di Jawa Timur. Koordinasi lintas sektor dan antar-SPPG terjalin untuk memastikan kontrol kualitas pendistribusian MBG berjalan dengan baik.
“Tapi saya yakin dengan adanya GAPEMBI Jawa Timur, bukan sekadar ceklis SLHS, tetapi akan dipastikan syarat-syaratnya terpenuhi demi keselamatan peserta dan penerima manfaat. Kami akan bekerja sebaik mungkin untuk bermitra, untuk menjadi partner dalam kesuksesan program ini,” jelasnya.
Sebagai DPW keenam di tingkat nasional, GAPEMBI Jatim dipimpin oleh Makhrus Sholeh. Ia langsung menegaskan arah gerak organisasi yang akan difokuskan pada penguatan sistem dan kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Makhrus menyebut, langkah awal yang dilakukan adalah menyatukan visi para mitra melalui standar yang jelas dan terukur. Hal ini penting agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jadi standar ini di anggota kita, kita ingin ini benar-benar penerima manfaat ini bisa maksimal seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden,” kata Makhrus.
Tak hanya itu, GAPEMBI Jatim juga mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan BGN. Tujuannya agar seluruh kebijakan dan pembinaan bisa tersampaikan hingga ke tingkat paling bawah.
“Jadi BGN butuh apapun terkait pembinaan ke anggota, kami akan segera untuk menyelaraskan sampai ke level paling bawah,” ujarnya.
Dengan langkah ini, GAPEMBI Jatim diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menyukseskan program makan bergizi nasional di Jawa Timur. (*)
