KaMedia – Menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah antisipatif untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan roda ekonomi terus berputar kencang. Langkah strategis ini dikonsolidasikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11).
Pertemuan lintas sektor yang menggandeng Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemangku kepentingan terkait ini menyepakati penyatuan tiga pilar utama, yakni pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan perluasan akses keuangan inklusif.
”Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan,” ujar Khofifah.
Fundamental ekonomi Jawa Timur saat ini berada pada posisi yang sangat kuat. Pada Triwulan III 2026, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,47 persen. Kinerja impresif ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,68 persen dan lonjakan investasi sebesar 8,69 persen. Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Jatim tumbuh 5,83 persen dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp953,79 triliun dan atas dasar harga konstan Rp548,27 triliun, sekaligus menyumbang 25,61 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,36 persen terhadap ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi Jatim yang kuat ini harus terus dijaga. Stabilitas menjadi fondasi, sementara peningkatan produktivitas menjadi penggerak pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif,” ujar Wakil Ketua II TPID Jatim sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, Ibrahim.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Jatim pada Oktober 2026 melandai ke angka 3,09 persen (yoy), turun dari Triwulan III sebesar 3,32 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional (3,23 persen). Angka ini tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen. Meskipun demikian, Ibrahim mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai sejumlah risiko menjelang Nataru, terutama peningkatan permintaan, gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
” Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” tambahnya.
Sebagai Lumbung Pangan Nusantara, Jawa Timur mencatatkan surplus produksi yang signifikan sepanjang Januari hingga November 2026. Jatim menempati peringkat pertama nasional untuk produksi padi sebesar 10,24 juta ton gabah kering giling (tumbuh 2,84 persen) dan jagung sebesar 4,27 juta ton jagung pipilan kering (tumbuh 0,76 persen). Sektor pangan hewani juga berkontribusi besar terhadap nasional, yakni 58 persen produksi susu, 32 persen telur ayam ras, 20 persen daging sapi, dan 13 persen daging ayam ras, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Oktober 2026 mencapai 123,63.
” Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani,” tegas Khofifah.
Meski pasokan melimpah, Gubernur Khofifah meminta seluruh kepala daerah mewaspadai potensi gejolak harga pada tiga komoditas langganan pemicu inflasi berdasarkan histori 2023–2025, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras. Untuk meredamnya, Pemprov Jatim menggencarkan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) yang disinergikan dengan program prioritas Nawa Bhakti Satya. Implementasinya diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, operasional EPIK Mobile, pemantauan pasar, serta penguatan Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit.
Khofifah turut mengapresiasi soliditas pimpinan instansi dan kepala daerah yang selama ini terbangun. Ia meminta setiap dinamika lapangan disikapi melalui komunikasi intensif antardaerah. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan instansi atas partnership yang telah terbangun dengan baik. Jika ada dinamika-dinamika tertentu, mari kita jaga keseimbangan dan bangun penyesuaian serta penyelesaian bersama. Kuncinya adalah komunikasi,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya koordinasi teknis lintas daerah. “Para bupati dan wali kota saya mohon terus membangun komunikasi yang intensif. Misalnya, jika berkaitan dengan pasokan sembako, kepala dinas yang membidangi perdagangan bisa saling berkomunikasi. Begitu pula jika berkaitan dengan pasokan gas, kepala dinas ESDM perlu memperkuat koordinasi. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar yang kita lakukan dimudahkan Allah SWT, sehingga setiap capaian memberikan manfaat dan keberkahan,” imbuh Khofifah.
Pada aspek transformasi digital yang baru saja mengantarkan Jatim meraih penghargaan TP2DD Terbaik 2026 Tingkat Provinsi Kawasan Jawa-Bali dari Kemendagri, Khofifah mendorong empat arah kebijakan utama. Langkah tersebut meliputi penyederhanaan proses bisnis dan perluasan insentif, digitalisasi UMKM dan pasar rakyat serta optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada fitur pembayaran daring e-Katalog, peningkatan rasio pajak daerah melalui integrasi data dan pembayaran digital, serta pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan pusat data.
”Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan kemandirian fiskal semakin kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam agenda TPAKD, Pemprov Jatim menyoroti tingginya indeks inklusi keuangan Jatim sebesar 91,86 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 72,07 persen yang melampaui rata-rata nasional (69,57 persen). Namun, capaian ini dibayangi tingginya kejahatan keuangan digital. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), Jawa Timur menempati posisi ketiga nasional dengan 99.347 laporan penipuan yang didominasi wilayah Surabaya (21.051 laporan), disusul Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Gresik. Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) juga mencatat 4.539 pengaduan pinjaman, investasi, dan gadai ilegal sepanjang Januari hingga September 2026
Guna memperluas pembiayaan legal dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman ilegal, Pemprov Jatim mengoptimalkan tiga program pembiayaan produktif unggulan. Ketiganya adalah Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) yang telah menjangkau 28.538 UMKM dengan akumulasi kredit Rp860,74 miliar, Dana Bergulir (Dagulir) bagi 18.478 UMKM senilai Rp1,33 triliun, serta Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ) yang menjangkau 62.926 UMKM dengan total kredit Rp2,40 triliun.
”Pembiayaan harus diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Perluasan akses keuangan juga harus berjalan bersama peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat,” pesan Khofifah
Dukungan terhadap penguatan literasi dan stabilitas keuangan juga ditegaskan oleh Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran. Hingga September 2026, intermediasi perbankan di Jatim tetap tumbuh positif dengan penyaluran kredit meningkat 4,74 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,24 persen.
”Stabilitas sektor jasa keuangan Jatim tetap terjaga. Ini menunjukkan industri keuangan, termasuk asuransi, masih mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pada sektor asuransi kesehatan,” ujar Horas
Hingga Oktober 2026, OJK bersama pemangku kepentingan terus menggencarkan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi, ditambah 1.178 kegiatan edukasi keuangan OJK dengan 578 ribu peserta. “Peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus kami dorong agar semakin banyak masyarakat memahami produk dan layanan jasa keuangan serta dapat mengaksesnya secara aman dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Menutup pertemuan tersebut, Gubernur peraih dua penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026 kategori Penguat Ketahanan Pangan Nasional dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah ini mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga kekompakan demi pembangunan Jatim yang inklusif dan berkelanjutan.
Kita ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, pelaku usaha semakin produktif, dan perekonomian Jawa Timur terus tumbuh. Dengan sinergi dan komitmen bersama, insyaallah Jawa Timur semakin tangguh, berdaya saing, dan terus bertumbuh sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pungkas Khofifah











