KaMedia – Jawa Timur kembali mengukuhkan posisinya sebagai pelopor penguatan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia. Melalui kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Sertifikasi Uji Kompetensi Bidang Kebencanaan Angkatan II dan III sukses digelar di Kampus BPSDM Jatim pada 13–15 Oktober 2026.
Kegiatan yang menggandeng Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB ini diikuti 45 peserta dari pelbagai perangkat daerah lintas sektor, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peserta berasal dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, hingga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jatim.
Uji kompetensi ini mencakup pelbagai skema vital, mulai dari tingkatan manajer, koordinator, hingga petugas teknis pada bidang data dan informasi, kaji Cepat, hunian shelter, pendistribusian bantuan, pencarian dan penyelamatan (SAR) serta pelayanan air bersih dan sanitasi.
Antusiasme personel asal Jawa Timur ini mendapat apresiasi tinggi dari Pusdiklat BNPB. Widyaiswara Pusdiklat BNPB sekaligus Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) BNPB, Ario Akbar Lumban, mengungkapkan bahwa partisipasi personel kebencanaan Jatim merupakan yang tertinggi secara nasional, baik di Kampus Pusdiklat Bogor maupun BPSDM Jatim.
”Teman-teman Jawa Timur tercatat sebagai peserta terbanyak yang mengikuti uji kompetensi untuk pelbagai skema. Bahkan, Jatim juga menyumbang peserta terbanyak yang telah tersertifikasi sebagai Asesor Kebencanaan, termasuk Kalaksa BPBD Jatim yang telah lulus Uji Asesor Data dan Informasi September lalu,” ujar Ario.
” Apa yang dilakukan Jawa Timur patut menjadi role model bagi daerah lain. Uji kompetensi ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menyampaikan bahwa karakteristik potensi bencana di Jawa Timur yang kompleks membutuhkan respons cepat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang teruji secara terstandar.
”Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin dinamis, kita membutuhkan SDM yang handal, profesional, dan berkualitas. Sertifikasi uji kompetensi inilah salah satu jawaban konkretnya,” jelas Gatot saat menutup kegiatan, Kamis (15/10/2026).
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto, menegaskan bahwa keterlibatan lintas dinas (seperti Satpol PP, Dinkes, dan Dinas Permukiman) dalam uji kompetensi ini merupakan wujud nyata dari arahan pimpinan daerah.
“Gubernur Khofifah selalu menekankan bahwa penanganan bencana bukanlah urusan BPBD atau Dinsos semata, melainkan tanggung jawab bersama. Kolaborasi lintas sektor ini adalah bukti komitmen Jawa Timur dalam membangun kesiapsiagaan yang solid dan terintegrasi,” pungkas Ramliyanto.
