KaMedia – Setor uang sewa rutin ke kas daerah tiap bulan, tapi dihadiahi bau busuk sampah, saluran air mampet, hingga septic tank meledak/jebol. Inilah potret satir pengelolaan Rusunawa Ngelom, hunian milik Pemkab Sidoarjo yang menyumbang pendapatan daerah hingga miliaran rupiah, namun dibiarkan membusuk tanpa perawatan layak.
Bobroknya tata kelola fasilitas publik ini terbongkar saat Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Selasa (13/10). Sidak di Rusunawa Ngelom menjadi lokasi ketiga dari rangkaian evaluasi kritis Pemkab Sidoarjo terhadap hunian berplat merah.
Di lokasi, pandangan Wabup disambut dengan cat tembok yang mengelupas, lapisan dak melepuh, drainase tersumbat yang memicu genangan, hingga gunungan sampah yang tak kunjung diangkut.
” Ini sidak rusunawa ketiga di Sidoarjo. Ternyata kondisinya sangat memprihatinkan! Saluran air mati, sampah di mana-mana, padahal penghuninya hampir 75 persen. Warga sudah jalankan kewajiban membayar, tinggal pemerintah yang penuhi hak penyewa!” tegas Mimik Idayana dengan nada geram saat menegur Kepala UPT Rusunawa Ngelom di tempat.
Penghuni Rusunawa Ngelom dibebani tarif sewa Rp 600 ribu hingga Rp 695 ribu per bulan. Salah satu warga, Yayuk, blak-blakan menyuarakan kekecewaannya. Mengeluarkan Rp 678 ribu per bulan, ia merasa hak dasarnya atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ditelantarkan begitu saja oleh dinas terkait.
Ironisnya, Rusunawa Ngelom bukanlah aset yang merugi. Hunian vertikal ini menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 1,3 miliar per tahun ke dalam APBD Sidoarjo.
Ketimpangan ini memicu tanda tanya besar: Bagaimana mungkin aset yang begitu produktif menghasilkan uang justru dibiarkan kumuh tak terawat?
Menanggapi kabar adanya pengajuan anggaran pemeliharaan sebesar Rp 170 juta oleh pihak pengelola, Mimik menegaskan tidak akan tinggal diam dan bakal membedah alokasi dana tersebut secara transparan
”Katanya sudah mengajukan sekitar Rp 170 juta. Pengajuannya untuk apa? Saya belum tahu. Ini akan segera saya koordinasikan dan evaluasi total bersama Dinas Perkim, termasuk merinci berapa sebenarnya biaya perawatan per bulan,” tambah Wabup.
Di tengah keterbatasan fasilitas dan buruknya pelayanan pengelola, warga Rusunawa Ngelom tak tinggal diam. Melalui Ketua Paguyuban, Imam Syafi’i, warga mengusulkan pembangunan musala mandiri dengan merangkul pihak swasta demi kenyamanan ibadah penghuni yang mayoritas Muslim.
Merespons aspirasi tersebut, Wabup Mimik menyambut positif namun menekankan pentingnya kepatuhan aturan pemanfaatan Fasilitas Umum (Fasum). Pihaknya berkomitmen untuk memediasi kebutuhan tempat ibadah ini bersama Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim) Sidoarjo agar dapat terealisasi secara legal dan aman.
Sidak ini menjadi sinyal keras dari jajaran pimpinan daerah Sidoarjo: Tidak ada lagi toleransi bagi pengabaian hak warga dan pembiaran aset daerah yang tak terurus.
